BAPPEDA Sumenep Adakan workshop Collabirative Governance ke IV
SUMENEP, Jatimexplore.net – Pemerintah Kabupaten mengadaka workshop Collabirative Governance ke IV Sumenep, dengan tema Collaborative Governance Seri ke IV Program Usaid Madani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula kantor Bappeda Sumenep, Selasa (05/09/2023).
Yayak Nurwahyudi yang saat ini menjabat sebagai Plt. BAPPEDA dalam sambutannya mengatakan, kami sudah melakukan aksi, yang dilakukan, pertama kita membimbing 3 BUMDES sebagai percontohan.
“Jika dari awal BUMDES digendong oleh kepala desa, pasti saat ini BUMDes yang berangkat dari bawah, sudah menjadi kuat,” kata Yayak Nurwahyudi yang juga Kepala Dinas Perkimhub Pemkab Sumenep.
Kedepan dengan adanya kolaborasi yang baik antara kepala desa dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini , diharapkan bisa menjadikan BUMDES sangat luar biasa.
” Karena kepala desa nya yang menginisiasi BUMDES lengser ,BUMDESnya turut redup.Hal seperti ini tidak kita harapkan,” kata Yayak Nurwahyudi dalam paparan materinya.
Sementara di tempat yang sama Bupati Sumenep H.Achmad Fauzi Wongsojudo,.SH,.MH. menyampaikan bahwa, program Usaid Madani ini bertujuan memberikan bantuan untuk mempercepat transisi demokrasi melalui penguatan masyarakat sipil, penguatan institusi demokratis, dan membantu kebijakan serta menyediakan konsultasi guna mendukung pemulihan, pertumbuhan dan menguatkan kemampuan ekonomi daerah.
“Program usaid madani sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2019, di 6 provinsi di indonesia. Untuk provinsi jawa timur, program usaid madani dilaksanakan pada 6 kabupaten dan kota, yaitu kabupaten sumenep, Jombang, Jember, Malang, Gresik dan Kota Madiun,” kata Bupati H.Achmad Fauzi Wongsojudo.
Menurut Bupati, di Kabupaten Sumenep program Usaid Madani telah menunjuk lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam NU) sebagai mitra utama program usaid madani di Kabupaten Sumenep.
“Lakpesdam NU saat ini dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta efektif menyerap program penguatan kapasitas madani,” ujarnya.
Selain itu, juga bisa menjadi penggerak dalam penguatan kapasitas OMS, di daerah dengan tetap berkoordinasi pada pendampingan program usaid madani. Termasuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Pelaksanaan program usaid madani di kabupaten sumenep dimulai dengan terbentuknya forum masyarakat madani Sumenep (MMS) sebagai media belajar dan aksi bersama CSO, LPM perguruan tinggi, media, lembaga dan Banom NU,” katanya.
Selain itu adanya kesepakatan transparansi dana desa sebagai isu tematik serta upaya mendorong partisipasi dalam peningkatan bumdes sebagai fokus advokasi. Sebab bumdes bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan perekonomian desa serta mengoptimalkan aset desa agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
“Karena itu, untuk meningkatkan relevansi Pembangunan Daerah, lakpesdam NU bersama forum MMS dan tim teknis kabupaten mengembangkan percontohan bumdes di 3 desa, yakni Desa Rubaru, Desa Talaga, dan Desa Lenteng Timur. Pendekatan percontohan menjadi alternatif pemerintah untuk mengembangkan bumdes secara partisipatif,” ungkapnya.
Replikasi bumdes berbasis masyarakat telah dilakukan pada 10 desa dengan mekanisme swakelola type-3 dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sumenep.
“Keseluruhan proses dan hasilnya menjadi media peningkatan kapasitas, wawasan dan keilmuan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus bumdes, OMS dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di kabupaten sumenep,” pungkasnya.( Hardi ).
