Dukung IKN Nusantara, Kemendagri Dorong Pemprov Sulteng Bangun Kawasan Pangan
JAKARTA, Jatimexplore.net – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengembangkan strategi pembangunan kawasan pangan. Upaya ini perlu dilakukan untuk mendukung kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Teguh saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2023 secara virtual, Senin (11/04/2022).
Dukungan tersebut, lanjut Teguh, dapat dilakukan salah satunya dengan membangun infrastruktur jembatan penghubung IKN Nusantara dengan wilayah timur Indonesia. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Meski pertumbuhan ekonomi di Sulteng mampu mencapai 10,36 persen, tapi tingkat kemiskinan di daerah tersebut perlu diperhatikan karena masih di bawah capaian nasional.
Teguh menekankan, pembagunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Karena itu, program yang disusun harus memiliki keselarasan, konektivitas, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Isu pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 juga harus memperhatikan dinamika kebijakan nasional, misalnya terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Selain itu, Teguh mengimbau, agar pemda dapat memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat yang penerapannya perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun alokasi anggaran pemenuhan SPM. Pemprov Sulteng juga diminta rutin melaporkan capaian pelaksanaan program-program terkait SPM melalui aplikasi yang telah tersedia.
Di lain sisi, untuk memulihkan perekonomian pascabencana yang dialami Sulteng beberapa waktu lalu, pembangunan perlu dilakukan dengan berbasis pada lingkungan, optimalisasi nilai tambah komoditas pertanian, dan oprimalisasi pengelolaan hutan yang berkualitas. Pemerintah setempat juga perlu mengoptimalkan upaya mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana. Pemulihan itu dilakukan dengan membangun Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan rumah susun, program pengembangan kawasan food estate, pengembangan kawasan sentra peternakan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
Aspek lain yang perlu menjadi perhatian, yakni terkait penanganan stunting. Pasalnya, pada 2021, data prevalensi stunting di Sulteng masih terbilang tinggi hingga mencapai 29,70 persen. Kondisi ini memerlukan komitmen dan kesungguhan pemda agar penurunan angka stunting berlangsung cepat sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021.
Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tak hanya itu, pemda juga perlu melibatkan TP PKK dalam mengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui 10 program pokok PKK. Langkah tersebut juga perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Pemprov Sulteng dalam menyusun RKPD tahun 2023. Teguh juga mengimbau Pemprov Sulteng segera menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan berita acara Musrenbang RKPD Tahun 2023, sehingga penetapannya dapat tepat waktu.(tondo)
#Puspen Kemendagri#
