Dinas PRKP Dan Cipta Karya Akan Mengagendakan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUMENEP, Jatimexplore.net – Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Pelaku usaha dan pekerja di sektor konstruksi harus menyadari hal itu untuk bersama-sama meningkatkan daya saing dan menjamin kualitas infrastruktur. Perlu ada upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang konstruksi untuk bisa mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pemerintah kabupaten sumenep saat ini, dilakukan dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah kabupaten Sumenep perlu diimbangi dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam proses pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung dengan ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang kuat yang meliputi material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi. Namun selain ketersediaan rantai pasok diperlukan juga peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi karena ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur selain ditentukan oleh kinerjanya, yang mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya.

Keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksi menjadi salah satu perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Ir. Mohammad Jakfar, MM melalui Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Hery Kushendrawan, ST. MT mengatakan bahwa pada awal tahun 2021, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Lebih lanjut disampaikan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
1. Penyelenggaran pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi,
kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam waktu dekat, Pemerintah daerah kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam hal pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi akan mengagendakan kegiatan monitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek-proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, direncanakan akan dilakukan monitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek-proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ujar hery.

Kegiatan monitoring ini diharapkan sebagai sarana pembinaan pemerintah daerah kepada para stakeholder di bidang jasa konstruksi untuk lebih memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan proyek untuk menghasilkan kualitas insrastruktur yang baik, baik dari sisi hasil maupun dari sisi pelaksanaan atau proses.

“Tahun ini ditargetkan seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terjadi kecelakaan kerja,” pungkas hery menutup pembicaraan.

Keberhasilan menciptakan zero accident pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh stakeholder jasa konstruksi. (Suhardi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *