Terkesan Ada Kepentingan, Bupati LIRA Sumenep Prediksi Pilkades 2021 Bakal Gaduh

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUMENEP, Jatimexplore.net- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan di ikuti 19 Desa dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pasalnya, Pilkades serentak di Kabupaten Sumenep ada 130 orang bakal calon kepala desa (Balon) akan mengikuti test uji kompetensi, Sesuai SK Bupati, pemerintah kabupaten akan menggelar seleksi tambahan Balon pada tanggal 10 sampai dengan 21 Juni 2021.

Bupati Lira Kabupaten Sumenep, Hamsun memprediksikan, akan memunculkan banyak potensi masalah dalam Pilkades serentak itu. Bahkan, akan berakhir pada kegaduhan. Menurut Hamsun, minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gelaran kontestasi pada Pilkades serentak 2021 ini sangat tinggi.

Sebelum diseleksi menjadi calon, tidak sedikit dalam satu desa yang sampai berjumlah 8 orang bakal calon. Banyak juga spanduk maupun media kampanye lainnya yang cukup massif dan merata.

“Dalam konteks partisipasi masyarakat, sangat terasa juga atmosfer keberpihakan dan persaingan antar pendukung calon di tengah masyarakat yang dikomandani oleh tim sukses. Termasuk cara yang menciderai demokrasi di tingkat desa, seperti politik uang, ujaran kebencian, kampanye negatif dan kampanye hitam,” papar mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Pamekasan kepada Media ini, Senin (25/05/2021).

Hamsun sendiri mengaku sudah tercium indikasinya seperti tidak ada regulasi yang khusus mengatur pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pilkades. Undang-undang desa dan Peraturan Bupati (Perbup) tidak secara khusus mengatur penanganan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkades.

“Sehingga kontestan dan masyarakat tidak ada yang merasa dibatasi aktifitasnya. Termasuk menumbuhsuburkan perilaku pragmatisme di tengah masyarakat. Begitupun masyarakat yang kebingungan kepada siapa harus melaporkan berbagai aktifitas yang melanggar kontestasi elektoral pada Pilkades tersebut,” tandasnya.

Ini juga menjadi kepanjangan tangan politis. Kontestasi kepala desa rentan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuatan politik, baik parpol maupun perorangan yang mempunyai agenda politik tahun 2024 baik Pileg maupun Pilkada, sambungnya. Dikatakan Hamsun, pada Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep ini dinilai paling gaduh dibanding Pilkades Serentak sebelumnya.

“Banyak Balon Kepala Desa pendatang baru yang tersingkir, kondisi tersebut jelas berpotensi terjadinya kegaduhan. Bahkan bukan tak mungkin akan sampai pada konflik horizontal di tengah masyarakat desa dan berpotensi perpecahan yang luar biasa. Pantauan saya, tahun ini merupakan demokrasi politik tingkat desa yang paling banyak menuai konflik dibanding sebelumnya. Bahkan kondisi tersebut sudah terlihat sejak sekarang dalam rangka berebut pengaruh pemilih. Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah kongkrit dan konstruktif maka perpecahan tidak akan terelakan,” pungkasnya. (Zr/yudhik/tondo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *