Di Papua, Mendagri Bicara Pencairan NPHD untuk Kelancaran Pilkada

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAYAPURA, Jatimexplore.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Pencairan itu dilakukan guna kelancaran para penyelenggara Pilkada dalam menyelenggarakan setiap tahapannya. Hal itu dikatakannya dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua, yang berlangsung di Swissbell Hotel Jayapura, Jumat (10/07/2020).

“Kita ingin agar KPU, Bawaslu, aparat keamanan, ini 3 komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul, gerakannya maksimal, untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran, biaya, oleh karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi, terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHD-nya segera cairkan,” kata Mendagri.

Meski telah memberikan kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, tetapi Mendagri berharap pencairan dilakukan secepatnya. Terlebih, pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dimulai 15 Juli. Pemutakhiran akan dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Ini 15 Juli sudah mau main, saya minta kalau bisa Senin sudah 100 persen,” pintanya.

Terkait pencairan NPHD di Provinsi Papua, dalam catatan Kemendagri, Kabupaten Keerom baru mencairkan NPHD KPUD-nya, 32,50 persen, Sementara pencairan NPHD Bawaslu untuk Kabupaten Yalimo baru 44 persen dan NPHD aparat keamanan masih 0 persen.

“Kemudian Yalimo ini agak berat tapi KPU-nya sudah 99,73 persen, Bawaslunya 45 persen, aparat kemanan masih nol,” kata Mendagri.

Untuk Kabupaten Supiori, pencairan NPHD KPUD 73,33 persen, Bawaslu 87,50 persen, dan aparat keamanan 57,14 persen. Untuk Kabupaten Nabire, pencairan NPHD KPUD 43,24 persen, Bawaslu 50,00 persen, dan aparat keamanan 50,00 persen. Sementara itu di Kapupaten Waropen, pencairan NPHD KPUD 40,00 persen, Bawaslu 56,00 persen, dan aparat keamanan 0 persen. Mendagri juga menyayangkan daerah yang belum mencairkan NPHD-nya padahal memiliki ruang fiskal yang cukup.

“Kemudian juga yang lumayan tinggi Supiori dan Boven Digoel, yang sudah oke itu Merauke, Supiori, kemudian Nabire, Keerom, yang agak memprihatikan itu Kabupaten Waropen, tolong dipenuhi, saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin, saya melihat bahwa hampir semua bisa memenuhi, Asmat bisa, Pegunungan Bintang, Waropen, Nabire, Mamberamo Raya,” paparnya.

Hingga saat ini, total NPHD di Provinsi Papua yang sudah dicairkan sebesar Rp 214,033 miliar dari Rp 482,961 miliar. Pengiriman dana dilakukan via transfer bank ke KPUD masing-masing kabupaten dengan total dana Rp 31,455 miliar sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing KPUD.(rls/robert)

#Puspen Kemendagri#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *