Ditengah Gempuran Virus Corona, KPU Sumenep Naikkan Honor PPK dan PPS

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUMENEP, Jatimexplore.net – Karena terkendala kasus Covid-19 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi menunda Pilkada tahun 2020.

Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil mengatakan penundaan mengakibatkan kinerja PPK dan PPS dibekukan sementara hingga ada ketentuan baru dari KPU RI.

“Guna memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) maka masa kerja PPK dan PPS langsung kami tunda hingga ada ketentuan baru dari KPU RI,” kata Rafiqi kepada awak media, Rabu (1/4/2020).

Namun sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan RI Nomor S-138/MK.02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal usulan standar biaya honorarium badan ad hoc pemilihan tahun 2020 ada kenaikan honorarium PPK dan PPS.

“Meski dihentikan sementara KPU RI memberikan kabar gembira dengan naiknya honor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Penitia Pemungutan Suara),” ujarnya.

Tanzil menjelaskan rincian kenaikan honorarium dalam surat tersebut yakni untuk Ketua PPK sebelumnya Rp 2.200.000 menjadi Rp 2.500.000. Sedangkan anggota PPK sebelumnya Rp 1.900.000 menjadi Rp 2.200.000.

Sementara honorarium untuk Ketua PPS yang semula Rp 1.200.000 naik menjadi Rp 1,500.000, anggota PPS semula Rp 1.150.000 naik Rp 1.300.000. Akan tetapi, menurutnya aturan baru itu tampaknya belum bisa diterapkan oleh KPU Kabupaten Sumenep. Sebab, KPU Sumenep masih mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Walaupun PPK sudah mengerjakan tugasnya sejak bulan Maret 2020. Saat ini masih belum bisa dicairkan, karena kami harus menyesuaikan dengan aturan yang baru itu,” paparnya.

Dan NPHD yang di teken ketua KPU Sumenep bersama Bupati Sumenep itu menyebutkan, untuk honor Ketua PPK Rp 1.850.000 dan anggota PPK Rp 1.600.000. Sedangkan honor untuk Ketua PPS Rp 900.000 dan anggota PPS Rp 850.000. Sementara untuk KPPS Rp 550.000.

“Kita masih mengacu pada NPHD S-118 atau aturan yang lama. Maka untuk saat ini kita masih harus menyesuaikan lagi dengan aturan yang baru itu. Baru setelah itu honor PPK yang bulan Maret 2020 bisa dicairkan. Semoga saja tidak ada halangan,” tuturnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *