Bupati Tantang Dua PPNS Tuntaskan Penyidikan Kapal JSL

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KAIMANA, Jatimexplore.net – Dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup Lingkup Pemkab Kaimana, ditantang oleh Bupati Kaimana untuk menyidik hingga tuntas kasus keberadaan kapal milik Jaya Sakti Las telah menyebabkan pencemaran di perairan Kaimana.

“Saya sudah utus 2 PPNS untuk sidik itu. Mudah-mudahan mereka mampu melakukan penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan secara hukum. Nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi,” ujar Bupati saat menyampaikan LKPj Tahun 2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Kaimana, Selasa (14/5/2019).

Bupati menyampaikan ini karena berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Ambon yang dilaporkan kepadanya, disebutkan keberadaan kapal milik JSl di perairan Pelabuhan Kaimana telah menimbulkan pencemaran, dimana terdapat kandungan Cadmium yang jika dikonsumsi manusia melalui pemanfaatan hasil laut akan berdampak pada gangguan kesehatan.

“Terkait pemotongan kapal, itu ada hasil lab milik Pemerintah Indonesia. Hasilnya ditemukan zat cadmium didalam air dan itu sudah melewati ambang batas. Sehingga kami sarankan jangan konsumsi ikan dalam Teluk Kaimana ini. Zat cadmium itu tidak bisa hancur, kalau ikan masuk kedalam tubuh, akan menimbulkan penyakit,” tegas Bupati.

Untuk diketahui, cadmium jika masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses pemajanan terus-menerus dan lama, yang kemudian akan menyebabkan kerusakan pada sistem urinaria atau ginjal, respirasi (pernafasan/paru-paru), sirkulasi darah dan jantung, serta dapat merusak kelenjar reproduksi, sistem penciuman, dan kerapuhan tulang.

Bupati lebih jauh mengatakan, jangan sampai keberadaan kapal membawa kesusahan jangka panjang bagi masyarakat Kaimana. Diakui, pengelolaan pelabuhan memang merupakan kewenangan pihak Adpel, namun pada jarak 1 mili dari tiang dermaga sudah kembali menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

“Simple saja, ini urusan bisnis orang, tapi jangan orang lain ikut susah. Memang pelabuhan itu kewenangan Adpel, tetapi 1 mili dari luar tiang jembatan itu kewenangan Pemerintah Daerah. Ekonomi kita masih belum menggembirakan, kita dihadiahi lagi dengan hal-hal lain yang menggangu kesehatan, padahal kita tidak menerima apapun dari aktivitas itu,” ungkapnya kesal.

Untuk diketahui persoalan kapal besi tua eks PT. Avona Mina Lestari yang dibeli PT. Jaya Sakti Las ini mencuat dan menjadi urusan Pemerintah Daerah pasca terjadinya kebakaran yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Perairan Pelabuhan Kaimana Kamis (21/3/2019).

Kapal ini berdasarkan keterangan pihak pembeli, hanya berlabuh sementara waktu di perairan Pelabuhan Kaimana untuk menjalani proses scrapping atau pemotongan, untuk selanjutnya akan diangkut menuju Jakarta.

Adapun dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mendapat tugas khusus melakukan penyidikan masalah kapal dimaksud adalah Binsar Sitanggang dan Alfons Riwu, keduanya merupakan staf bidang lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana. (iw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *