Ribuan Guru Honorer Demo Kantor Bupati dan DPRD Sumenep

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SUMENEP, Jatimexplore.net – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menggelar unjuk rasa ke kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gedung DPRD setempat, Kamis (20/09/2018).

Pantauan JatimExplore.net para aksi berangkat dari depan masjid Jamik menuju Kantor Bupati Sumenep di jalan dr Cipto No. 33, dan dilanjutkan ke gedung DPRD setempat.

Tenaga honorer ini gabungan organisasi Honorer se-Indonesia yang terdiri dari guru dan pegawai lainnya (Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah dan PHL lainya).

Mereka mendesak meminta Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Bupati, Wakil Bupati, Sekda mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Menpan RB, BKN dan DPR RI. Menunda pelaksanaan Tes CPNS umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada Menpan RB. Menolak atas terbitnya PermenPan RB no. 36 dan 37 tahun 2018, dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.

“Kami meminta dukungan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda agar percepatan honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS,” kata Abd Rahman Korlap aksi.

Alasan mereka karena usia yang tidak lagi muda, dan masa pengabdian yang cukup lama menjadi alasan mereka. Mereka menilai insentif Rp 350 ribu setiap bulan dianggap tidak sesuai dengan pengorbanannya.

“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, insentif Rp 350 ribu tidak sebanding dengan pengabdian kami. Apalagi usia kami tidak muda lagi, sudah 35 tahun ke atas, tidak bisa ikut tes CPNS, makanya kami menolak perekrutan CPNS, dan kami minta diangkat sebagai PNS tanpa tes,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi saat menemui para pendemo menyampaikan bahwa usulan pengangkatan Honorer K2 secara langsung sudah disampaikan ke Menpan RB.

“Sudah kita usulkan untuk honorer K2 diangkat langsung tanpa tes, mungkin masih jadi kajian di MenpanRB,” katanya.

Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, mengaku hanya menindaklanjuti dan menjalankan surat edaran dari MenpanRB. Namun, apabila dikemudian hari ada pengambilan khusus, maka akan disampaikan kepada para honorer K2.

“Kami hanya menindaklanjuti hasil surat MenpanRB, jadi kalau seandainya dalam perjalanan waktu ada pengambilan khusus, akan kita komunikasikan lebih lanjut,” janjinya.

Dengan penyampaian itu ribuan guru merasa puas dan langsung bergeser menuju kantor DPRD Sumenep untuk menemui wakil rakyat. (Bahri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *