Wakil Bupati Sampaikan Pendapat Tentang Empat Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep

Share This Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SUMENEP, JatimExplore.net – Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mewakili Bupati Sumenep K.H. A. Busyro Karim, menyampaikan pendapat tentang Nota Penjelasan DPRD Kabupaten Sumenep atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumenep Usul Prakarsa DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, di ruang rapat Graha Paripurna DPRD, Selasa (7/8/2018).
”Empat rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Sumenep Tahun 2018, telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menanggapi nota penjelasan DPRD atas rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, pada prinsipnya pihaknya mendukung dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di  dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Sekilas tampak dalam penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menyebutkan bahwa meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara, namun ketentuan pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum  yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks dan beragam sehingga menuntut pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.
Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten sumenep nantinya harus berorientasi untuk menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin sesuai undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945.
Menanggapi nota penjelasan dprd atas rancangan peraturan daerah usul prakarsa dprd kabupaten sumenep tentang penanaman modal, pada prinsipnya kami mendukung dengan tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan presiden republik indonesia nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Peraturan presiden ini mengamanatkan agar perizinan dalam berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha perlu ditata kembali.
Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan perizinan menjadi faktor pendukung perkembangan kegiatan usaha, dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.
Penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden tersebut, diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Selain itu, peraturan presiden tersebut juga mengamanatkan adanya reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan sistematika dan langkah penyederhanaan standar pelayanan, percepatan dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan penerapan teknologi informasi melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.
Menanggapi nota penjelasan dprd atas rancangan peraturan daerah usul prakarsa dprd kabupaten sumenep tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada prinsipnya kami mendukung.
Hal ini sesuai dengan ketentuan pada huruf k lampiran undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mencantumkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk daerah kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan memperkuat regulasi bidang lingkungan hidup yang telah ada sebelumnya. Secara regulatif, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang telah ada di lingkungan pemerintah kabupaten sumenep diantaranya peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 3 tahun 2015 tentang izin lingkungan, peraturan bupati sumenep nomor 44 tahun 2014 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, peraturan bupati sumenep nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan peraturan  bupati sumenep nomor 61 tahun 2017 tentang tata cara penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
”Diharapkan dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin kelangsungan tata kelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sumenep,” harapnya.
Sementara menanggapi nota penjelasan dprd atas rancangan peraturan daerah usul prakarsa dprd kabupaten sumenep tentang pelestarian seni dan budaya, pada prinsipnya kami mendukung.
Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi. Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian tradisi melalui bentuk-bentuk pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
Di dalam ketentuan pasal 3 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi disebutkan bahwa pelestarian tradisi wajib memperhatikan unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (3). Diantara unsur-unsur yang wajib diperhatikan tersebut adalah nilai agama dan kepercayaan, adat dan nilai budaya, norma, kepentingan umum, jati diri bangsa, kemanfaatan bagi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
”Semoga rencana pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala,” ujarnya. (Bahri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *